Pendidikan Teknologi Kejuruan

A.   PENDAHULUAN

Pada hakekatnya pendidikan dalam konteks pembangunan nasional mempunyai   fungsi   sebagai pemersatu bangsa, penyamaan kesempatan dan pengembangan potensi diri yang diharapkan dapat memperkuat keutuhan Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pendidikan adalah usaha sadar  dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses

pembelajara n agar peserta dididk secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Dunia pendidikan merupakan ruang yang selalu bersentuhan langsung dengan manusia. Pendidikan yang berkwalitas akan memberikan kemajuan bagi umat manusia dari berbagai segi kehidupan. Satuan pendidikan pendidikan yang ada di Indonesia terbagi atas pendidikan formal dan non formal. Pendidikan formal dimulai dengan Jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi. Sedangkan model penyelenggaraan pendidikan terbagi terbagi dua yakni pendidikan umum/ akademik dan pendidikan kejuruan/ vokasi/  professional. Pendidikan menengah kejuruan memiliki peran untuk mempersiapkan peserta didik agar siap bekerja baik secara mandiri (wiraswasta) maupun mengisi lowongan pekerjaan di dunia industri. Untuk dapat bekerja dan bersaing di industry maupun berwiraswasta, lulusan SMK harus memiliki kompetensi nyakni kemampuan yang disyaratkan untuk menyelesaikan pekerjaan tertentu pada dunia kerja dan ada pengakuan resmi terhadap kemampuan tersebut.

Paradigma pendidikan Kejuruan sangat berbeda dengan pendidikan umum. Pendidkan kejuruan yaitu menekankan pada pendidikan yang menyesuaikan dengan permintaan pasar (demand driven). Kebersambungan (link) diantara pengguna lulusan pendidikan dan penyelenggara pendidikan dan kecocokan (match) diantara employee dengan employer menjadi dasar penyelenggaraan dan ukuran keberhasilan penyelenggaraan pendidikan vokasi dapat dilihat dari tingkat mutu dan relevansi yaitu jumlah penyerapan lulusan dan kesesuaian bidang pekerjaan dengan bidang keahlian yang dipilih dan ditekuninya. Pendidikan vokasi melayani sistim ekonomi, sistim sosial, dan politik. Meskipun pendidikan kejuruan tidak terpisahkan dari sistim pendidikan secara keseluruhan, namun sudah barang tentu mempunyai kekhususan atau karakteristik tertentu yang membedakannya dengan pendidikan yang lain. Perbedaan ini tidak hanya dalam definisi, struktur organisasi dan tujuan pendidikannya saja, tetapi juga tercermin dalam aspek-aspek lain yang erat kaitannya dengan perencanaan kurikulum. Oleh Karena itu, prinsip, karakteristik dan asumssi tidak boleh diabaikan pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan kejuruan.

B.   PRINSIP, KARAKTERISTIK, DAN ASUMSI PENDIDIKAN PTK

1.    Prinsip Pendidikan Teknologi Kejuruan

Prinsip-prinsip pendidikan teknologi dan kejuruan ada dua sumber yang membahas tentang prinsip PTK ini. Yang pertama adalah Dr. Charles Allen Prosser (1871-1952) dalam bukunya “Vocational Education in a Democracy”, dan Melvin L. Barlow dalam artikelnya Foundation of Vocational Education dalam American Vocational Journal (1967). 

a.    Prinsip Pendidikan PTK Menurut Dr. Charles Allen Prosser

Menurut Dr. Charles Allen Prosser (1871-1952), bahwa sekolah harus membantu para siswanya untuk mendapatkan pekerjaan, mempertahankan pekerjaan tersebut dan terus maju dalam karir. Dr. Charles Allen Prosser yakin bahwa harus ada sekolah vokasional untuk publik sebagai alternatif terhadap sekolah umum yang sudah ada. Sekolah vokasional yang dimaksud adalah sekolah yang menyediakan pelajaran untuk berbagai jenis pekerjaan yang ada di industri. Dr. Charles Allen Prosser percaya bahwa pendidikan vokasional di jenjang sekolah menengah atas akan mampu menjadikan para siswa lebih independen.

Dr. Charles Allen Prosser adalah seorang praktisi dan akademisi Amerika Serikat yang sering dianggap sebagai bapak pendidikan kejuruan, terutama di Amerika. Professor juga adalah seorang guru Fisika dan Sejarah di New Albany High School dan mendapatkan gelar PhD dari Columbia University. Di kalangan akademisi pendidikan vokasi dan kejuruan di Indonesia, Prosser cukup dikenal sebagai penyusun 16 Prinsip Pendidikan Vokasi atau sering juga disebut sebagai 16 Dalil Prosser: 

1)      Pendidikan kejuruan akan efisien jika lingkungan dimana siswa dilatih merupakan replika lingkungan dimana nanti ia akan bekerja.

2)      Pendidikan kejuruan yang efektif hanya dapat diberikan dimana tugas-tugas latihan dilakukan dengan cara, alat dan mesin yang sama seperti yang ditetapkan di tempat kerja.

3)      Pendidikan kejuruan akan efektif jika melatih seseorang dalam kebiasaan berpikir dan bekerja seperti yang diperlukan dalam pekerjaan itu sendiri.

4)      Pendidikan kejuruan akan efektif jika dapat memampukan setiap individu memodali minatnya, pengetahuannya dan keterampilannya pada tingkat yang paling tinggi.

5)      Pendidikan kejuruan yang efektif untuk setiap profesi, jabatan atau pekerjaan hanya dapat diberikan kepada seseorang yang memerlukannya, yang menginginkannya dan yang mendapat untung darinya.

6)      Pendidikan kejuruan akan efektif jika pengalaman latihan untuk membentuk kebiasaan kerja dan kebiasaan berpikir yang benar diulang-ulang sehingga sesuai seperti yang diperlukan dalam pekerjaan nantinya.

7)      Pendidikan kejuruan akan efektif jika gurunya telah mempunyai pengalaman yang sukses dalam penerapan keterampilan dan pengetahuan pada operasi dan proses kerja yang akan dilakukan.

8)      Pada setiap jabatan ada kemampuan minimum yang harus dipunyai oleh seseorang agar dia tetap dapat bekerja pada jabatan tersebut.

9)      Pendidikan kejuruan harus memperhatikan permintaan pasar.

10)   Proses pembinaan kebiasaan yang efektif pada siswa akan tercapai jika pelatihan diberikan pada pekerjaan yang nyata (pengalaman sarat nilai).

11)   Sumber yang dapat dipercaya untuk mengetahui isi pelatihan pada suatu okupasi tertentu adalah dari pengalaman para ahli okupasi tersebut.

12)   Setiap pekerjaan mempunyai ciri-ciri isi (body of content) yang berbeda-beda antara satu dengan yang lain.

13)   Pendidikan kejuruan akan merupakan layanan sosial yang efisien jika sesuai dengan kebutuhan seseorang yang memang memerlukan dan memang paling efektif jika dilakukan lewat pengajaran kejuruan.

14)   Pendidikan kejuruan akan efisien jika metode pengajaran yang digunakan dan hubungan pribadi dengan peserta didik mempertimbangkan sifat-sifat peserta didik tersebut.

15)   Administrasi pendidikan kejuruan akan efisien jika luwes.

16)   Pendidikan kejuruan memerlukan biaya tertentu dan jika tidak terpenuhi maka pendidikan kejuruan tidak boleh dipaksakan beroperasi.

b.    Prinsip Pendidikan adn Kejuruan Menurut Miller

Dalam kaitannya dengan prinsip pengajaran pendidikan kejuruan, Miller juga memberikan 8 prinsip sebagai berikut:

1.    Kesadaran akan karir adalah bagian penting dalam pendidikan kejuruan khususnya pada proses awal pendidikan itu sendiri.

2.    Pendidikan kejuruan merupakan pendikan yang menyeluruh dan merupakan bagian dari masyarakat (public system).

3.    Kurikulum dalam pendidikan kejuruan berdasarkan atas kebutuhan dunia kerja/ dunia industry.

4.    Jabatan atu pekerjaaan dalam kelompok/ keluarga sebagai salah satu pengembangan kurikulum pendidikan kejuruan khususnya pada tingkat menengah.

5.    Inovasi merupakan bagian yang sangat ditekankan dalam pendidikan kejuruan.

6.    Seseorang dipersiapkan untuk dapat memasuki dunia kerja melalui pendidikan kejuruan.

7.    Keselamatan kerja merupakan unsure penting dalam pendidikan kejuruan.

8.    Pengawasan dalam peningkatan pengalaman okupasi/ pekerjaan dapat dilakukan melalui pendidikan kejuruan.

c.    Prinsip Pendidikan PTK Menurut Melvin L. Barlow

Sedangkan menurut Melvin L. Barlow dalam artikelnya Foundation of Vocational Education dalam American Vocational Journal (1967), menyampaikan pokok-pokok pikiran tentang pendidikan vokasi atau kejuruan (vocational education). Ada 7 poin penting yang dikemukakan, yaitu:

1)    Vocational education is a national concern. Pendidikan vokasi adalah hal penting yang merupakan concern atau kepedulian tingkat nasional.

2)    Vocational education provides the common defense and promotes the general welfare. Pendidikan vokasi yang efektif akan bermanfaat bagi pertahanan negera (seperti dukungan pada saat kondisi perang), serta mendukung peningkatan kesejahteraan ekonomi warga negara dan keluarganya.

3)    Vocational preparation of youth and adults is a public school responsibility. Sekolah publik memainkan peranan penting dalam menyiapkan generasi muda dan juga warga dewasa untuk mempersiapkan pekerjaan mereka.

4)    Vocational education requires a sound basic education. Pendidikan vokasi memerlukan adanya fondasi dasar yang baik dan kuat dari jenjang sekolah sebelumnya agar dapat sukses. Hal ini disebabkan makin tingginya teknologi yang diapakai di berbagai bidang pekerjaan.

5)    Vocational Education is planned and conducted in close cooperation with business and industry. Hal ini adalah fondasi penting keberhasilan pendidikan vokasi, umumnya melalui komite penasihat (advisory committee) yang terdiri dari kalangan bisnis dan industri. 

6)    Vocational education provide the skills and knowledge valuable in the labor market. Materi pembelajaran ditentukan berdasar analisis kebutuhan pasar kerja, dibutuhkan juga studi penempatan dan tindak lanjut terhadap para lulusan agar diketahui bagaimana hasil program diterima, dimanfaatkan  dan dimodifikasi di pasar kerja.

7)    Vocational education provides continuing education for youth and adults. Pendidikan vokasi tidak hanya ada di sekolah, tetapi juga harus ada di industri dan berbagai program vokasi untuk orang dewasa, hal ini berkontribusi nyata meningkatkan tingkat intelegensia (industrial intelligence) tenaga kerja. Permasalahan dalam pelatihan ulang (retraining) dan pembelajaran sepanjang hayat adalah elemen penting yang membentuk pendidikan vokasi yang kuat.

PTK akan efektif  jika lingkungan peserta didik dilatih seperti replica di lingkungan kerja. Untuk menciptakan suatu suasana belajar yang mirip dengan dunia kerja dan dunia industri, diperlukan banyak perlengkapan, sarana dan prasarana. Ketersediaannya bengkel yang lengkap dengan alat dan bahannya akan memberikan pengalaman belajar yang hampir sama dengan di lapangan sehingga ketika peserta didik  berinteraksi langsung dengan dunia industri, telah memiliki kemandirian dan keterampilan kerja sesuai yang diharapkan. Untuk membuat suatu replica sesuai lingkungan kerja, maka diperlukan biaya yang besar sehingga kami yakin bahwa tidak semua sekolah kejuruan dapat melakukan hal tersebut karena masalah pendanaan. Oleh karena itu, kerjasama dengan industri sangat diperlukan untuk mewujudkan hal ini. Misalnya menerima peserta didik.

1.    praktek industri yaitu peserta didik melakukan kegiatan belajar di industri karena tidak tersedianya alat dan bahan di sekolah

2.     PSG yaitu pendidikan dual system yaitu peserta didik belajar di industri dan di sekolah, dan

3.    3. Prakerin yaitu kegiatan belajar/praktek  peserta didik yang murni dilakukan sepenuhnya di industri.

Sarana Prasarana belajar mengajar dan praktikum di SMK harus berstandar dan selalu mengikuti perkembangan teknologi sehingga bermafaat bagi peserta didik.Prasarana dan sarana pendidikan adalah salah satu sumber daya yang menjadi tolok ukur mutu sekolah dan perlu peningkatan terus menerus seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang cukup canggih. Manajemen prasarana dan sarana sangat diperlukan dalam menunjang tujuan pendidikan yang sekaligus menunjang pembangunan nasional, oleh karena itu diperlukan pengetahuan dan pemahaman konseptual yang jelas agar dalam implementasinya tidak salah arah. Dan juga pendidikan teknologi dan kejuruan harus memperhatikan  permintaan pasar sekolah  Menengah  Kejuruan  (SMK) adalah bagian dari sistem pendidikan nasional yang bertujuan mempersiapkan tenaga yang memiliki keterampilan dan pengetahuan sesuai dengan kebutuhan persyaratan lapangan kerja dan mampu mengembangkan potensi dirinya dalam mengadopsi dan beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Dalam proses pendidikan kejuruan perlu ditanamkan pada peserta didik pentingnya penguasaan pengetahuan dan teknologi, keterampilan bekerja, sikap mandiri, efektif dan efisien dan pentingnya keinginan sukses dalam kariernya sepanjang hayat. Oleh karena itu, arah pengembangan pendidikan kejuruan diorientasikan pada permintaan pasar kerja. Orientasi berdasarkan permintaan pasar dapat dilakukan dengan pengembangan kurikulum yang mempertimbangan perkembangan dunia industri.

2.    Karakteristik Pendidikan Teknologi Dan Kejuruan

Dewasa ini negara-negara didunia menempatkan pendidikan menengah teknologi dan kejuruan sebagai pendukung pengembangan perekonomian dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan nasional yang pada gilirannya diharapkan dapat meningkatkan kesejahtraan masyarakatnya. Pendidikan teknologi kejuruan itu diperlukan untuk menghasilkan teknisi dengan kompetensi tertentu gunda menjalankan roda perindustrian dan perdagangan serta bidang-bidang kejuruan lainnya, baik pada tataran nasional maupun regional. Namun hingga saat ini masih banyak negara-negara berkembang yang belum berhasil meletakkan landasan pengembangan pendidikan teknologi dan kejuruan yang sesuai dengan kondisi sumber daya manusia dan sumber daya alam negara masing.

Bagi indonesia, dengan dikelurkannya UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan UU No. 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen srta pembentukan badan standarisasi nasional pendiidkan (BSNP) menunjukkan adaya upaya pemerintah dan dewan perwakilan rakyat RI dalam membenahi sistem pendidikan nasional. Namun proses ini pun diperkiran masih memerlukan waktu yang panjang karena standar-standar pendidikan yang disusun oleh BSBN (PP No. 19 tahun 2005 pasal 2 ayat 1) belum menampakkan sebgai hasil yang optimal dalam arti masih perlu diuji coba dan disempurkan.

Untuk mengoperasionalkan kebijakan-kebijakan pemerintah yang dalam hal ini adalah departemen pendidikan nasional (depdiknas), maka setiap satuan pendidikan terlebih dahulu harus mengembangkan kurikulum dengan mengacu pada pedoman-pedoman pengembangan KTSP dan kondisi daerah dimana satuan pendidikan (sekolah) itu berada. Dalam hubungan ini terdapat sepuluh karakteristik pendidikan teknologi dan kejuruan yang perlu diperhatikan dalam perencanaan kurikulum, yakni:

4.    Orientasi

5.    Justifikasi

6.    Fokus

7.    Standar

8.    Keberhasilan disekolah

9.    Perindustrian dan masyarakat

10.  Keterlibatan pemerintah

11.  Responsiveness

12.  Logistik dan pembiayaan      

Untuk memahami tentang pendidikan kejuruan, semestinyalah kita harus memahami karakteristik pendidikan kejuruan terlebih dulu. Meskipun pendidikan kejuruan tidak terpisahkan dari sistim pendidikan secara keseluruhan, namun sudah barang tentu mempunyai kekhususan atau karakteristik tertentu yang membedakannya dengan pendidikan yang lain. Perbedaan ini tidak hanya dalam definisi, struktur organisasi dan tujuan pendidikannya saja, tetapi juga tercermin dalam aspek-aspek lain yang erat kaitannya dengan perencanaan kurikulum, yaitu :

1.    Orientasi pendidikan kejuruan

Sebagai suatu system pendidikan yang bertujuan mempersiapkan lulusannya memasuki lapangan kerja, maka orientasi pendidikan kejuruan haruslah tertuju kepada keberhasilan belajar berupa output atau lulusannya yang dapat dipasarkan di pasar tenaga kerja. Lebih jauh keberhasilan program pendidikan kejuruan secara tuntas berorientasi pada penampilan para lulusannya kelak di lapangan kerja.

2.    Justifikasi untuk eksistensinya

Untuk mengembangan program pendidikan kejuruan perlu alasan atau jastifikasi khusus yang ini tidak begitu dirasakan oleh pendidikan umum. Justifikasi khusus adalah adanya kebutuhan nyata yang dirasakan tenaga kerja di lapangan kerja atu industri baik jasa maupun barang.

3.    Fokus kurikulumnya

Pendidikan kejuruan bukan hanya menekankan pada aspek skill material saja, tetapi juga menekankan kepada aspek belajar yang lainnya. Rangsangan dan pengalaman belajar yang disajikan melalui pendidikan kejuruan mencakup rangsangan dan pengalaman belajar yang mengembangkan domain afektif, kognitif dan psikomotor berikut paduan integralnya yang siap untuk dipadukan baik pada situasi kerja yang tersimulasi lewat proses belajar maupun nanti dalam situasi kerja yang sebenarnya. Ini termasuk sikap kerja dan orientasi nilai yang mendasari aspirasi, motivasi dan kemampuan kerjanya.

4.    Kriteria keberhasilannya

Berlainan dengan pendidikan umum, kriteria untuk menentukan keberhasilan suatu lembaga pendidikan kejuruan pada dasarnya menerapkan 2 kriteria yaitu keberhasilan di sekolah (in school success) dan out of school succes. Kriteria pertama meliputi aspek keberhasilan siswa dalam memenuhi persyaratan kurikuler yang sudah diorientasikan ke persyaratan dunia kerja, sedang kriteria yang kedua diindikasikan oleh keberhasilan atau penampilan lulusan setelah berada di dunia kerja yang sebenarnya.

5.    Kepekaannya terhadap perkembangan masyarakat

Karena komitmen yang tinggi untuk selalu berorientasi ke dunia kerja, pendidikan kejuruan mempunya ciri lain berupa kepekaan atau daya suai yang tinggi terhadap perkembangan masyarakat dan dunia kerja. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pasang surutnya dunia suatu bidang pekerjaan, inovasi dan penemuan-penemuan baru di bidang produksi barang dan jasa, semuanya itu sangat besar pengaruhnya terhadap kecenderungan perkembangan pendidikan kejuruan.

6.    Perbekalan logistiknya

Ditinjau dari segi peralatan belajar, maka untuk mewujudkan situasi atau pengalaman belajar yang dapat mencerminkan situasi dunia kerja secara realistis dan edukatif diperlukan banyak perlengkapan, sarana dan perbekalan logistik yang lain. Bengkel kerja dan laboratorium adalah kelengkapan umum yang menyertai eksistensi suatu sekolah kejuruan. Hal ini membuat membuat sekolah kejuruan membutuhkan biaya yang jauh lebih banyak dibandingkan dengan sekolah umum.

7.    Hubungannya dengan masyarakat dunia usaha/ dunia industri.

Hubungan lebih jauh dengan masyarakat yang mencakup daya dukung dan daya serap lingkungan yang sangat penting perannya bagi hidup dan matinya suatu lembaga pendidikan kejuruan. Perwujudan hubungan timbal balik yang menunjang ini mencakup adanya dewan penasehat kurikulum kejuruan (curriculum advisory commitee), kesediaan dunia usaha menampung anak didik sekolah kejuruan dalam program kerjasama yang memungkinkan kesempatan pengalaman belajar di lapangan.

Dalam implementasinya, ketujuh karekteristik pendidikan kejuruan tersebut di atas, mempunyai implikasi dan konsekuensi yang luas terhadap proses perencanan kurikulum pendidikan kejuruan itu sendiri. Meskipun pendidikan kejuruan tidak terpisahkan dari sistim pendidikan secara keseluruhan, namun sudah barang tentu mempunyai kekhususan atau karakteristik tertentu yang membedakannya dengan pendidikan yang lain. Perbedaan ini tidak hanya dalam definisi, struktur organisasi dan tujuan pendidikannya saja, tetapi juga tercermin dalam aspek-aspek lain yang erat kaitannya dengan perencanaan kurikulum seperti yang dijelaskan diatas.

3.    Asumsi-Asumsi Pada Pendidikan Teknologi Kejuruan

Menurut John Thompson (1973) ada tiga asumsi besar yang disampaikan dalam bukunya yang berjudul “Foundations of Vocational Education” dan bisa kita lihat dibawah ini:

b.    Pendidikan vokasi bisa dikatakan efisien secara ekonomi apabila mampu mempersiapkan para siswanya untuk suatu pekerjaan spesifik dalam masyarakat yang didasarkan pada kebutuhan tenaga kerja yang riil.

Kata kuncinya adalah "real jobs" atau pekerjaan yang benar-benar ada didalam dunia kerja. Bagaimana intitusi pendidikan vokasi mampu mengidentifikasi jenis-jenis pekerjaan yang benar-benar ada dan dibutuhkan dunia industri? Ini adalah pertanyaan yang sulit namun harus bisa dijawab sebelum suatu program pendidikan dijalankan. Program pendidikan vokasi harus dirancang sesuai kebutuhan pekerjaan spesifik yang ada di industri. Metode analisis pekerjaan (job analysis) adalah teknik yang sering digunakan dalam upaya para pendidik untuk mendapatkan gambaran yang pasti tentang kebutuhan pekerjaan di dunia kerja.

c.    Pendidikan vokasi bisa dikatakan efisien secara ekonomi apabila mampu menjamin adanya pasokan tenaga kerja untuk suatu wilayah.

Ekonomi yang berkembang akan selalu membutuhkan tenaga kerja untuk mendukung perkembangannya. Pendidikan vokasi dibuat untuk mampu menjadi pemasok (supplier) kebutuhan tenaga kerja yang dibutuhkan agar ekonomi suatu wilayah bisa berkembang. Pasokan tenaga kerja ini haruslah stabil dan sesuai kebutuhan. Pasokan yang terlalu banyak atau terlalu sedikit dibanding kebutuhan adalah hal yang tidak baik, harus sesuai baik dari sisi kuantitas maupun kualitas. Perencanaan pendidikan vokasi haruslah didasarkan prediksi yang baik atas kebutuhan tenaga kerja suatu daerah. Pendidikan vokasi harus mampu menjadi mitra sejalan dari pertumbuhan ekonomi.

Sejalan dengan berkembangnya teknologi dan modernisasi industri, maka tenaga kerja pun harus selalu ditingkatkan kompetensinya. Karena itu Thompson juga menyinggung tentang tanggung jawab pendidikan vokasi dalam upaya peningkatan kemampuan para pekerja yang telah bekerja didalam dunia kerja. Upaya ini krusial dalam meningkatkan efisiensi ekonomi suatu wilayah. Tenaga kerja yang tidak kompeten akan membebani ekonomi.

d.    Pendidikan vokasi bisa dikatakan efisien secara ekonomi apabila para lulusannya mendapatkan pekerjaan sesuai apa yang dilatih.

Berbagai survey dilakukan di Amerika untuk mengukur seberapa efisiensi pendidikan vokasi telah dijalankan. Hampir semua asumsi yang dikembangkan didasarkan pada seberapa tinggi kesesuaian penempatan para lulusan di industri dengan apa yang telah mereka pelajari di dunia pendidikan sebelumnya. ketidakcocokan adalah hal yang harus dihindari semaksimal mungkin karena menyalahi prinsip efisiensi ekonomi. Jadi apabila dunia pendidikan menghasilkan lulusan yang bekerja di bidang yang berbeda dari bidang yang dipilih saat sekolah, maka pendidikan dikatakan tidak berhasil dan tidak efisien secara ekonomi.

Ada juga yang mengemukakan beberapa asumsi tentang pelaksanaan pendidikan teknologi dan kejuruan yang berbeda dengan pendidikan umum memiliki prinsip dalam penyelenggaraannya antara lain:

1.    Pendidikan Teknologi dan Kejuruan dapat mengembangkan tenaga kerja yang marketable

Pendidikan kejuruan bertujuan untuk menyiapkan tenaga kerja yang siap kerja baik bekerja secara mandiri maupun mengisi lowongan tertentu. PTK yang merupakan salah satu institusi yang menyiapka tenaga kerja dituntut mampu menghasilkan lulusan sebagaimana yang diharapkan oleh sekolah, masyarakat dan dunia industri. Tenaga kerja yang dibutuhkan adalah tenaga kerja yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidangnya, memiliki adaptasi dan daya saing yang tinggi. Untuk dapat mengembangkan tenaga kerja yang dapat bersaing di pasar industri, maka perlu pengembangan kurikulum yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan industri, yang didukung oleh sarana dan prasarana praktikum yang memadai.

2.    Pendidikan Teknologi dan Kejuruan didesain untuk menguasai keterampilan dasar yang essensial untuk dapat berkompetensi di DUDI.

Pendidikan  sistem  ganda  (PSG)  adalah  konsep  belajar  dan  bekerja  dimana pelatihan pekerjaan harus berorientasi pada pengelompokkan qualifikasi dan kompetensi untuk proses yang berhubungan dengan bekerja.  Perusahaan bersedia  bekerja  sama  dalam  program  PSG  ini  dikarenakan  ada  beberapa  alasan  dan keuntungan  yaitu  dengan  memberikan  training  maka  keberadaanya  dinyatakan  sebagai lembaga  yang  mmeberikan  pertimbangan  untuk  penawaran  pelatihan  yang  dapat langsung dinikmati oleh perusahaan dengan mengajak beberapa praktisi secara  langsung dapat memperoleh hasil dari perusahaan.

3.    Tidak ada dualisme antara Pendidikan kejuruan dan pendidikan umum

Dualisme pendidikan kejuruan adalah mengarahkan peserta didik  dalam pencapaian kompetensi/ skill untuk menjadi tenaga kerja siap pakai, dilain pihak menuntut peserta didik dapat menguasai pelajaran umum untuk dapat melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi. Hal ini merupakan suatu  yang pro kontra. ada yang menerima dengan baik tetapi tidak sedikit pula yang menentang. Dualisme pendidikan akan memberikan kebebasan kepada peserta didik dalam menentukan  menentukan pilihan, apakah akan melanjutkan ke pendidikan tinggi ataukah langsung terjun di dunia kerja. Konsekwensinya, penataan pendidikan di sekolah kejuruan seimbang antara antara pelajaran kejuruan dengan pelajaran umum. Dalam artian tujuan pendidikan kejuruan tibdaklah focus, Bahkan jam pelajaran umum cenderung lebih banyak dari jam pelajaran kejuruan. Hal ini dapat membuat orang berasumsi bahwa apa bedanya SMK dengan SMU yang dibekali dengan muatan local. Oleh karena itu, sebaiknya pendidikan kejuruan lebih berfokus kepada pendidikan kejuruan yang tujuan utamanya adalah memproduksi peserta didik siswi yang siap  bekerja yang memiliki keahlian khusus di bidang tertentu.

Dalam penyelenggaraan pendidikan kejuruan, baik swasta maupun pemerintah semestinya pendidikan kejuruan memiliki konsekuensi investasi lebih besar daripada pendidikan umum. Di samping itu, hasil pendidikan kejuruan seharusnya memiliki peluang tingkat balikan (rate of return) lebih cepat dibandingkan dengan pendidikan umum. Kondisi tersebut dimungkinkan karena tujuan dan isi pendidikan kejuruan dirancang sejalan dengan perkembangan masyarakat, baik menyangkut tugas-tugas pekerjaan maupun pengembangan karir peserta didik.

4.    Pendidikan Teknologi dan Kejuruan didesain berbasis masafe konomi oleh kanena itu sangat berperan dan pertumbuhan ekonomi  nasional

Lulusan SMK diharapkan memiliki kemampuan pengetahuan dan keterampilan atau life skill yang dapat membawanya ke kehidupan yang lebih baik yaitu memperoleh pekerjaan pada industry atau mendirikan usaha mandiri untuk menghasilkan uang. Tenaga terampil yang dicetak oleh SMK  merupakan investasi besar dalam mengembangkan perekonomian bangsa.

Herdi, 2009, 10th yang lalu ternyata China lebih terpuruk dibanding kondisi di Indonesia pada tahun 90an. Namun kondisi sekarang jauh lebih baik, dibanding Indonesia. Cukup jauh. Apa gerangan yang menyebabkannya? Bila dipelajari, salah satu kebijakan pemerintahan China yang mendukung perkembangan industri di China adalah adanya pengembangan Vocational School yang disupport oleh pemerintahan untuk menjadi cikal bakal industri-industri rumahan. Vocational School dberikani support penuh oleh Pemerintah China agar berkembang menjadi sebuah pabrik/industri. Industri-industri yang ada diminta berpartner dengan Vocational School Industri. SDM nya terdiri dari peserta didik yang dilatih dengan real praktek (learning by doing) dan dengan tingkat kedisiplinan yang tinggi. Sehingga berjalan dengan waktu, China yang semula mempunya produk yang dikenal dengan kualitasnya yang kurang baik (ini dikarenakan merupakan hasil produksi yang baru mulai/tahap belajar) namun kemudian beriring dengan waktu adanya improvement yang berkelanjutan, akhirnya China dapat membuat produk dengan kualitas nomor 1. Sekarang China menjadi tempat produksi segala jenis manufaktur/industri produk dari sebagian besar merk terkenal di dunia, apakah itu produk jepang, jerman, amerika dll dari mulai otomotif (motor, mobil), it (laptop, pc, dll), dll semua dibuat oleh di china yang notabene merupakan hasil dari pengembangan vocational school industri yang didukung pemerintah dan industrinya.

5.    Pendidikan Teknologi dan Kejuruan seharusnya dievaluasi berdasarkan efisiensi ekonomi, relevansi dan kecepatan mendapatkan pekerjaan

Hubungan dimensi ekonomi dengan pendidikan kejuruan secara konseptual dapat dijelaskan dari kerangka investasi dan nilai balikan (value of return) dari hasil pendidikan kejuruan. Dalam penyelenggaraan pendidikan kejuruan, baik swasta maupun pemerintah semestinya pendidikan kejuruan memiliki konsekuensi investasi lebih besar daripada pendidikan umum. Di samping itu, hasil pendidikan kejuruan seharusnya memiliki peluang tingkat balikan (rate of return) lebih cepat dibandingkan dengan pendidikan umum. Kondisi tersebut dimungkinkan karena tujuan dan isi pendidikan kejuruan dirancang sejalan dengan perkembangan masyarakat, baik menyangkut tugas-tugas pekerjaan maupun pengembangan karir peserta didik.

Relevansi sekolah kejuruan adalah seberapa besar lulusannya dibutuhlkan oleh dunia usaha dan dunia industri. Sekolah kejuruan harus benar-benar dievaluasi seberapa besar kontribusinya terhadap relevansi lulusan terhadap dunia kerjadan terhadap perkembangan ekonomi. Sekolah kejuruan yang sinergis dengan dunia industry dapat dilihat dengan lulusannya yang terserap di dunia industri  dengan cepat sesuai dengan bidang keahliannya.

6.    Pendidikan Teknologi dan Kejuruan hendaknya diarahkan untuk memenuhi tenaga kerja dilingkungannya

Untuk memenuhi tenaga kerja dilingkungan/ daerah sendiri, Seharusnya pemerintah daerah dengan kekuasaan otonominya mengetahui dengan pasti apa keunggulan daerahnya. Berdasarkan produk keunggulan daerahnya, maka dibangun kompetensi sumber daya manusianya. Misalnya di Bali yang terkenal dengan pariwisatanya, maka pemerintah daerah fokus pada pembangunan Kompetensi keahlian yang berbasis pariwisata. Di Jawa Tengah yang terkenal sebagai pusat budaya dan juga kerajinan furniture, dibangun kompetensi yang berbasis kerajinan furniture. Di Papua yang kaya emas dan juga kayunya, dibangun komptensi keahlian emas dan kayu. Dengan demikian terbentuk suatu keahlian yang khusus, unik dan berbeda antara satu daerah dengan daerah lainnya.

Jika selama ini kita masih sibuk menghabiskan anggaran untuk membangun infra struktur, misalnya gedung, sekolah dan perlengkapannya atau mengundang investor membangun industri di daerah. Maka sudah saatnya investasi kita arahkan untuk pembangunan sumber daya manusianya dulu. Tanpa kompetensi. tanpa adanya “link and match” antara pendidikan dan dunia industri, maka segala peralatan, gedung dan investasi menjadi tidak maksimal dan sia-sia.Berapa banyak gedung sekolah dengan segala peralatannya yang canggih tidak berfungsi dengan baik, karena tidak ada tenaga ahli yang dapat menjalankannya. Sudah saatnya kita bekerjasama membangun kompetensi unggulan daerah. Anggaran pendidikan yang begitu besar seharusnya juga diberikan kepada lembaga pelatihan industri yang sudah terbukti berhasil, misalnya untuk mendidik tenaga kerja yang trampil dibidang otomotif, tidak perlu membangun sekolah otomotif sendiri, tapi serahkan dana tersebut misalnya kepada ASTRA group untuk mengembangkan lembaga pelatihan otomotifnya. Untuk mencetak tenaga ahli elektronik, berikan anggaran kepada Panasonic Gobel misalnya untuk memperkuat lembaga pelatihan elektronik yang selama ini hanya untuk melayani kebutuhan internal.

7.    Pendidikan Teknologi dan Kejuruan di tingkat pendidikan menegah bertujuan untuk mempersiapkan tenaga kerja pemula

Pada negara lain yang sudah maju masih terdapat juga masalah “link and Match” antara keluaran dari pendidikan dengan kebutuhan dunia industri. Bedanya setiap tahun besarnya “gap” itu semakin diperkecil dengan selalu mengevaluasi dan memperbaiki sistem pendidikannya. Jepang saja sebagai negara industri yang sangat maju masih ada “mis-match” dalam penempatan tenaga kerjanya.Hal ini diatasi dengan memberikan kesempatan bagi pencari kerja angkatan muda untuk melaksanakan program magang. Dengan magang di industri atau di UKM (Usaha Kecil Menengah), dan mendapatkan uang saku yang memadai, maka ketrampilan bekerja seseorang menjadi meningkat.

8.    Pendidikan Teknologi dan Kejuruan adalah system pendidikan untuk menata system perekonomian nasional.

Pendidikan kejuruan merupakan upaya mewujudkan peserta didik menjadi manusia produktif, untuk mengisi kebutuhan terhadap peran-peran yang berkaitan dengan peningkatan nilai tambah ekonomi masyarakat. Dalam kerangka ini, dapat dikatakan bahwa lulusan pendidikan kejuruan seharusnya memiliki nilai ekonomi lebih cepat dibandingkan pendidikan umum. Penyiapan manusia untuk bekerja bukan berarti menganggap manusia  semata mata sebagai factor produksi karena pembangumnan ekonomi memerlukan kesadaran sebagai warga ne gara  yang baik dan bertanggung jawab  serta produktif.

Semakin tinggi kwalitas pendidikan dan pelatihan seseorang, akan semakin produktif orang tersebut, sehingga dapat meningkatkan produktivitas nasional dan meningkatkan daya saing tenaga kerja di pasar global.

C.   MODEL PENYELENGGARAAN PTK BERBASIS KEBUTUHAN

Adapun tujuan dari pada pendidikan kejuruan adalah senantiasa dibentuk oleh kebutuhan masyarakat yang berubah begitu pesat, sekaligus juga harus berperan aktif dan ikut serta menentukan tingkat dan arah perubahan masyarakat dalam bidang kejuruannya tersebut. Pendidikan kejuruan berkembang sesuai dengan perkembangan tuntutan masyarakat, melalui dua institusi sosial. Pertama, institusi sosial yang berupa struktur pekerjaan dengan organisasi, pembagian peran atau tugas, dan perilaku yang berkaitan dengan pemilihan, perolehan dan pemantapan karir. Institusi sosial yang kedua, berupa pendidikan dengan fungsi gandanya sebagai media pelestarian budaya sekaligus sebagai media terjadinya perubahan sosial.

Model peyelenggaraan pendidikan teknologi dan kejuruan berbasis kebutuhan terhadap masyarakat kita bisa lihat dari segi kurikulum seperti apa yang diterapkan disetiap daerah dimana proses pendidikan (sekolah) dilaksanakan. Berikut model kurikulum pendidikan PTK sebagai berikut:

9.   Perencanaan kurikulum

v  Mengumpulkan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan penyelenggaraan sisdiknas

v  Mengumpulkan data komuditas dan budaya

v  Mengumpulkan data yang berkaitan dengan sekolah

v  Merumuskan proses pengambilan keputusan

v  Merumuskan tujuan dan sasaran kurikulum

v  Mengumpul materi dan sarana pembelajaran

10.  Penetapan isi kurikulum

v  Pemilihan desain kurikulum,

v  Pemilihan strategi dan metode pembelajaran,

v  Penetapan sasaran kompetensi,

v  Penetapan materi dan sarana pembelajaran,

v  Menetapan prosedur implementasi,

v  Menetapkan prosedur penafsiran hasil tes, pengamatan wawancara dan lain-lain,

v  Menetapkan metode evaluasi hasil belajar,

v  Penilaian guru (evaluasi diri, evaluasi sejawat).

11.  Implementasi kurikulum

v  Penerapan strategi belajar. Seperti belajar mandiri, diskusi, kerja proyek, karyawisata, laporan, beljar terprogram, investasi kelompok, belajar kooperatif, belajar tuntas dan lain-lain.

v  Mengadakan tes formatif-sumatif, pengamatan perilaku siswa, studi khusus dan lain-lain

v  Membuat annecdotal record siswa

v  Identifikasi kebutuhan perubahan materi, metode, sarana dan lain-lain

12.  Evaluasi kurikulum 

v  Menetapkan teknik evaluasi

v  Pengumpulan data mengenai implementasi, kurikulum, kecakapan guru, kemajuan siswa, dan revisi kurikulum.

Pendayagunaan potensi sumber daya local, dengan pelaksanaan kurikulum serta kerjasama dari pemerintah daerah harus seiring sejalan dalam rangka membuka peluang lebar pengembangan SMK sesuai dengan harapan dan kebutuhan masyarakat dan dunia industri. Untuk mencari solusi dari tantangan tersebut di atas, SMK sebagai salah satu lembaga penyelenggara pendidikan dan pelatihan kejuruan harus mampu memberikan layanan pendidikan terbaik kepada peserta didik walaupun kondisi fasilitasnya sangat beragam. Seperti diketahui, bahwa investasi dan pembiayaan operasional terbesar yang dilakukan oleh pemerintah dalam pendidikan kejuruan adalah pada sistem SMK. Pembukaan dan penutupan suatu SMK pada dasarnya sangat  tergantung pada tuntutan kebutuhan pengembangan sumber daya manusia di wilayah atau daerah setempat.

Pembukaan institusi SMK baru sangat dimungkinkan jika terdapat tuntutan kebutuhan sumber daya manusia yang terkait dengan peran dan fungsi SMK. Sebagaimana yang dikemukakan Djojonegoro (1998), bahwa : “Secara teoritik pendidikan kejuruan sangat dipentingkan karena lebih dari 80 % tenaga kerja di lapangan kerja adalah tenaga kerja tingkat menengah ke bawah dan sisanya kurang dari 20 % bekerja pada lapisan atas. Oleh karena itu, pengembangan pendidikan kejuruan jelas merupakan hal penting”.

pengembangan (pembukaan) program  keahlian  SMK  harus  Link  and  Match  dengan  kebutuhan  pasar  kerja. link and match pada dasarnya adalah supplay-demand dalam arti luas, yaitu dunia pendidikan sebagai penyiapan SDM, dan individu, masyarakat, serta dunia kerja sebagai pihak yang membutuhkan. Ada empat aspek kebutuhan yang perlu diantisipasi oleh pendidikan, yaitu:

v   kebutuhan pribdai atau individu

v   kebutuhan keluarga,

v   kebutuhan masyarakt/bangsa,

v   kebutuhan dunia kerja atau dunia usaha.

Untuk menciptakan link and mach antara pendidikan dan dunia kerja (usaha mandiri dan industri), diperlukan usaha-usaha secara reciprocal antara kedua pihak. Dunia kerja dituntut untuk lebih membuka diri terhadap pendidikan, baik dalam arti sikap maupun tindakan nyata termasuk menjadi menjadi tempat magang dan praktek lapangan bagi para peserta didik. Di pihak lain, dunia pendidikan dituntut untuk melakukan konsolidasi mulai tahap perencanaan sampai implementasi dan evaluasinya sehingga kebijakan ini mempunyai arti yang maksimal, sesuai dengan tujuannya. Adapun strategi dasar implementasi untuk Sekolah Kejuruan dalam link and match adalah:

1.      Menggiatkan kunjungan lapangan dan praktek lapangan sebagai bagian integral kurikulum

2.      Meningkatkan program magang di dunia usaha/industri

3.      Meningkatkan jumlah dan mutu sarana, prasarana, dan tenaga

4.      Meningkatkan daya tarik SMK sebagai pilihan yang mempunyai prospek yang baik untuk masa depan.

Kegiatan kunjungan ke industri akan memberikan informasi mengenai perkembangan industri, tenaga kerja yang sangat dibutuhkan dan yang kurang dibutuhkan saat ini. Jadi apabila  program  keahlian  tertentu  dibutuhkan  oleh  industri,  maka  perlu  dibuka program  keahlian  baru  dan  jika  lulusan  dari  program  keahlian  tersebut  sudah  tidak dibutuhkan oleh masyarakat industry maka program keahlian  tesebut perlu ditutup dahulu untuk menghemat biaya operasional, dan jika di suatu saat dibutuhkan lagi oleh masyarakat, maka program keahlian tersebut bisa dibuka kembali.

tuntutan kebutuhan yang cukup tinggi dari dunia industri atas kompetensi siswa di bidang komputerisasi dan kewirausahaan. ’Tongkat estafet’ peningkatan mutu lulusan SMK, dilanjutkan Dr. Joko Sutrisno dengan peningkatan kualitas guru kejuruan yang juga dibidani oleh P4TK (Pusat Pengembangan Penataran Pendidik dan Tenaga Kependidikan) melalui program pendidikan dan pelatihan yang diadakan rutin lima tahun sekali dengan jumlah peserta sekitar 4.000 s/d 5.000 orang guru kejuruan.

Joko menuturkan bahwa pelaksanaan diklat selama ini belum mempunyai format yang baku. Untuk kedepan, ia mengharapkan Direktorat Jenderal PMPTK (Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan) dapat membuat format baku pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan pengembangan dan peningkatan mutu lulusan SMK. Di sisi lain, Direktorat Dikmenjur juga menuturkan masih kurangnya pasokan tenaga guru kejuruan dari lulusan pendidikan guru kejuruan. Selama ini pasokan tenaga guru kejuruan hanya mencapai angka 4.500 pertahun dan masih jauh dari kebutuhan tenaga guru (sebanyak 10.000 orang pertahunnya) di seluruh Indonesia.

Tapi Joko tetap optimis. Direktorat Dikmenjur sedang melakukan penelitian jumlah kebutuhan guru SMK di seluruh Indonesia yang dipandu oleh Universitas Negeri Semarang. “Targetnya diselesaikan akhir tahun 2007. Data kebutuhannya akan lebih detail. Dan pihak kami akan terus mendorong pemerintah pusat dan daerah untuk menambah jumlah rekrutmen tenaga guru kejuruan,“ tegas Joko. 

Perkembangan mutu lulusan SMK kini dipandu oleh kurikulum baru. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Penerapannya, dibawah bimbingan BSNP (Badan Standar Nasional Pendidikan). Sekolah sudah bisa improvisasi dalam penyusunan kurikulum. Hal ini mendukung pengembangan bobot jam belajar teori dan ptraktik. Kini, bobot disamakan menjadi sama rata, dan bukan mengurangi jam belajar teori untuk kemudian menggelembungkan waktu belajar praktik.

Dalam rangka mendukung upaya peningkatan mutu lulusan SMK, pemerintah mengalokasikan anggaran khusus untuk peningkatan mutu SMK.  Tahun 2007, alokasi dananya naik sebesar 50% dibanding tahun 2006, menjadi sekitar Rp 1,6 triliun. Untuk anggaran peningkatan mutu SMK tahun 2008, sudah ada kenaikan mencapai 25% hingga dananya meningkat menjadi Rp 1,9 triliun. Jumlah yang sangat menggembirakan untuk mendukung program peningkatan mutu para lulusannya.

D.   KESIMPULAN

Berikut ini disajikan beberapa pemikiran awal untuk pengembangan Pendidikan Teknologi dan Kejuruan, yaitu, Pertama: pendidikan teknologi dan kejuruan harus memberi ruang cukup untuk memudahkan learning how to lear dan learning to unlearn. Untuk itu aspek-aspek kecakapan hidup harus built in dalam mata kuliah. Jadi yang diperlukan adalah reorientasi pelaksanaan pendidikan dari subject mater oriented menjadi life skill oriented. Pendidikan teknologi kejuruan harus diarahkan untuk mengembangkan kemampuan berpikir divergen sehingga siswa mampu melihat suatu masalah dari berbagai dimensi dan akhirnya mampu memecahkannya secara kreatif. Kedua: pendidikan harus mampu menjadi bentuk quality assurance. Oleh karena itu kurikulum harus menunjuk mahasiswa/siswa atau ujian akhirnya. Yang dimaksud layanan kepada siswa paling tidak pola pengajaran yang diterima (sebagai layanan) siswa/mahasiswa. Ketiga: pendidikan harus dapat memandu terbentuknya budaya mutu di kampus. Keempat: pendidikan harus memandu hubungan kolaboratif-sinergis antara kampus/sekolah dengan pelanggan. Pengguna lulusan harus terlibat dalam desain maupun pelaksanaan pendidikan teknologi dan kejuruan. Kelima: pendidikan harus memberi ruang gerak kepada universitas untuk melakukan penyesuaian dengan kondisi setempat, sekaligus untuk melakukan inovasi.

Demikian sekilas uraian yang dapat kami sampaikan dalam makalah singkat ini, dengan harapan semoga dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan pendidikan teknologi dan kejuruan yang sedang disusun. Apa yang telah ditulis masih merupakan pemikiran awal, tentunya masih banyak kekurangannya. Namun yang penting kapan lagi kita akan mengembangkan pendidikan teknologi dan kejuruan ini kalau tidak dimulai dari sekarang.

DAFTAR PUSTAKA

Adriyanto, Mohamad, 2011,”16 Prinsip Pendidikan Vokasional dari Prosser” http://1ptk.blogspot.com/2011/11/prinsip-pendidikan-vokasional-dari.html

Blog, Ayomy, Octo,2012, “Filsafat Dan Arah Pendidikan Teknologi Kejuruan”, http://1octo.wordpress.com/2012/07/17/filsafat-dan-arah-pendidikan-teknologi-kejuruan/  

Ditjen,Dikmen,2012, “Revisi Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah”,Jakarta

Reksoatmodjo, Narsoyo, Tedjo, 2010,“Pengembangan Kurikulum Pendidikan Teknologi dan Kejuruan”, Bandung, PT Rafika Aditama,

Pardjono,2011,”Peran Industry dalam pengembangan SMK”Makalah

Kusuma, Sunaryo, Wowo,2013,”Filasafat Pendidikan Teknologi, Vokasi, dan Kejuruan”, Bandung, Alfabeta

KPTK, 2010,“ Sistem Pendidikan Kejuruan Indonesia” http://kptk.weebly.com/indonesia.html

Sudjani,2010,”Pengembangan Kurikulum Pendidikan Teknologi dan Kejuruan dalam Menghasilkan Guru SMK di Era Global dan Otonomi”, http://hipkin.or.id/pengembangan-kurikulum-pendidikan-teknologi-dan-kejuruan-dalam-menghasilkan-guru-smk-di-era-global-dan-otonomi/  

Dasman,Johan,2010,”Pendidikan Teknologi dan Kejuruan”, http://dasmanjohan.wordpress.com/2010/11/04/pendidikan-teknologi-dan-kejuruan/

Adriyanto, Mohamad, 2011,“Mengukur Keberhasilan Pendidikan Vokasi”  http://1ptk.blogspot.com/2011/11/mengukur-keberhasilan-pendidikan-vokasi.html